infosumatra.id – Myanmar pada hari ini mulai menggelar pemilihan umum nasional, yang menjadi pemilu pertama sejak negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara selama lima tahun terakhir. Namun, partisipasi pemilih dilaporkan masih sangat terbatas, dengan hanya sebagian kecil warga yang mendatangi tempat pemungutan suara yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Mengutip laporan AFP, Minggu (28/12/2025), pemilu ini diselenggarakan oleh junta militer yang saat ini berkuasa. Pemerintah militer mempromosikan proses pemungutan suara tersebut sebagai langkah awal menuju pemulihan sistem demokrasi, lima tahun setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan memicu konflik bersenjata di berbagai wilayah Myanmar.
Pemungutan suara tahap pertama dari total tiga putaran yang direncanakan dimulai sejak pukul 06.00 waktu setempat (23.30 GMT, Sabtu). Pemilu hanya digelar di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali junta, termasuk sejumlah daerah pemilihan di kota-kota besar seperti Yangon dan Mandalay, serta ibu kota administratif Naypyidaw.
Di Naypyidaw, Kepala Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, turut memberikan suaranya. Dalam pernyataannya kepada wartawan, ia menegaskan bahwa pihak militer berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan kredibel.
“Kami menjamin bahwa pemilihan ini akan berlangsung secara bebas dan adil,” ujar Min Aung Hlaing. Ia juga menambahkan bahwa kredibilitas proses pemilu menjadi perhatian utama bagi junta militer. “Pemilihan ini diselenggarakan oleh militer, sehingga kami tidak akan membiarkan nama kami tercemar,” katanya.
Meski demikian, penyelenggaraan pemilu di tengah konflik berkepanjangan memunculkan keraguan dari berbagai pihak terkait tingkat partisipasi publik dan legitimasi hasil pemungutan suara. Sejumlah wilayah masih berada di luar kendali junta akibat pertempuran antara militer dan kelompok perlawanan bersenjata, sehingga tidak seluruh warga negara memiliki akses untuk memberikan suara.
Pemilu ini menjadi sorotan dunia internasional, mengingat situasi keamanan yang belum stabil serta absennya sejumlah partai politik dan tokoh oposisi yang sebelumnya terlibat dalam pemerintahan sipil Myanmar.
