Lubuklinggau, 30 Desember 2025. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Lubuk Linggau, Rinaldi Efendi, SP, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan bupati dan wali kota melalui mekanisme DPRD. Wacana tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Rinaldi meminta masyarakat memahami gagasan ini secara objektif. Ia menilai wacana tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang terus berkembang di Indonesia.
Menurut Rinaldi, pembahasan mekanisme pilkada harus berada dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menegaskan bahwa konstitusi tidak membatasi demokrasi hanya pada satu model pemilihan.
“Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujar Rinaldi Efendi, Selasa (30/12/2025).
Ia menilai mekanisme tersebut tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah.
Rinaldi menegaskan bahwa perubahan mekanisme pilkada tidak bertujuan mengurangi demokrasi. Ia justru ingin menjaga kualitas demokrasi agar tetap sehat dan bermakna.
Ia menilai demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai rutinitas pemilu lima tahunan. Demokrasi harus mampu beradaptasi dan memperbaiki diri.
“Selama partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik tetap berjalan, demokrasi akan semakin kuat,” jelasnya.
Rinaldi memandang mekanisme pilkada melalui DPRD sejalan dengan nilai Pancasila. Ia menyoroti sila keempat tentang permusyawaratan dan perwakilan serta sila kelima tentang keadilan sosial.
Ia menyebut DPRD sebagai lembaga yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Menurutnya, mekanisme ini dapat melahirkan kepemimpinan daerah yang bijaksana dan bertanggung jawab.
Rinaldi juga menyoroti persoalan integritas kepala daerah. Ia menilai banyaknya kasus hukum tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari sistem politik yang mahal dan tidak sehat.
“Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu jika sistem politik masih mendorong praktik tidak sehat,” ungkapnya.
Rinadli Juga Memeberikan Imbauan Untuk Menjaga Persatuan
Di akhir pernyataannya, Rinaldi mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu polarisasi politik. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan daerah.
“Perbedaan pendapat boleh ada, tetapi persatuan dan kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
